Sebuah bank adalah perusahaan yang menerima deposito uang dan meminjamkan uang. Sebuah
bank juga merupakan "perantara". Sedangkan menurut Undang-undang
Nagara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup
masyarakat banyak.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangannya
tidaklah lepas dari peran serta dalam perbankan. Bank merupakan salah satu
lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian dalam
suatu negara. Bank pada prinsipnya merupakan lembaga yang menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan
dana serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Jenis bank di Indonesia dibedakan
menjadi dua jenis yaitu berdasarkan bunga atau bagi hasil usaha diantaranya
adalah bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan
usaha secara syariah.
Beberapa tahun belakangan ini, terjadi pembangunan
bank yang berbasis syariah. Dimana bank syariah adalah bank yang menerapkan
prinsip syariah islam. Pada bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.
Sedangkan pada bank konvensional menerapkan sistem bunga.
B.
Rumusan
Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah:
1. Apa pengertian dari bank ?
2. Apa saja jenis-jenis bank ?
3. Apa yang di maksud bank sentral ?
C. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari makalah ini adalah:
1. Mengetahui pengertian dari bank
2. Mengetahui jenis-jenis bank
3. Mengetahui
pengertian dari bank sentral.
D. Manfaat
Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi
pembaca,khususnya mahasiswa, sebagai tambahan pengetahuan tentang ruang lingkup
yang berkaitan dengan bank.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Bank
Sebuah bank adalah perusahaan yang menerima
deposito uang dan meminjamkan uang. Sebuah bank juga merupakan
"perantara". Sedangkan menurut Undang-undang Nagara Republik
Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup masyarakat
banyak.[1]
Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga
keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkan kenbali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank
lainnya.[2]
Menurut pendapat Moh. Abdul Halim dalam bukunya
bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas
perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.
Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa
menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari
awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang dimana bank sebagai institusi
keuangan yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan diberikan oleh
otoritas supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan
dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman.[3]
Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga
perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang
kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang
memiliki dana yang berlebihan kemudian disimpan di bank atau masyarakat yang
memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan
bank aman, karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di
bank di samping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank
dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang
kekurangan dana atau yang membutuhkan dana.
Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau
membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat
menggunakan pinjaman ke bank. Kapada masyarakat akan diberikan pinjaman
diberikan berbagai persyaratan yang harus segera dipenuhi. Masyarakat peminjam
juga dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung
masing-masing bank.[4]
Salah satu jenis
bank adalah koperasi simpan pinjam, dimana suatu kelompok yang menerima
deposito dan pinjaman uang kepada para anggotanya. Hal ini juga memungkinkan
untuk menjalankan transaksi saling menukar tanpa uang tunai, di mana anggotanya
menukar barang dan jasa dengan debit dan kredit, saldo rekening hingga menjadi nol.
Kredit merupakan pertukaran barang yang diterima pada saat ini dan barang tersebut
dibayar di masa yang akan datang. Seseorang dikatakan memiliki kredit jika dia mampu menerima barang pada hari ini
dan dapat membayarnya pada masa yang akan datang, ditambah bunga. Bank
memberikan kredit kepada peminjam, yang berarti mereka memungkinkan peminjam
untuk mendapatkan barang pada saat ini dan membayarnya di masa yang akan datang.
Tetapi dalam efek nyata, bank hanya
perantara, kredit yang utama diperpanjang oleh deposan bank.
Dari bahasa latin kredit disebut credere
yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima
kredit, bahwa kredit yang disalurkannya akan dikembalikan sesuai perjanjian.
Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai
kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka
waktunya.
Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun
1998 kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian harga.[5]
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang lainnya diukur
dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai
kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti nasabah tidak
memperoleh uang tetapi rumah, karena uang membayar langsung ke developer dan
nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya
kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit, bahwa mereka sepakat
sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup
hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang
ditetapkan bersama. Demikian pula, dengan masalah sanksi apabila si penerima
kredit ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.
Yang menjadi perbedaan antara kredit yang
diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan
oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang
diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang
diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah
berupa imbalan atau bagi hasil.
Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu
fasilitas kredit adalah sebagai berikut :
§ Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi
si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau
jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu
kredit.
§ Kesepakatan merupakan kesepakatan antara
si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam
suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan
kewajibannya masing-masing.
§ Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian
angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tetentu
jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
§ Risiko yang menjadi tanggungan bank, baik
risiko yang disengaja oleh nasabah, mauapun risiko yang tidak sengaja misalnya
bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah
tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.
§ Balas jasa merupakan keuntungan atau
pendapatan atas pemberian suatu kredit.
Tujuan
pemberian suatu kredit yaitu sebagai berikut :
§ Untuk memperoleh keuntungan
§ Untuk membantu usaha nasabah yang
memerlukan dana
§ Untuk membantu pemerintah dalam berbagai
bidang.
Fungsi kredit yaitu sebagai berikut :
§ Untuk meningkatkan daya guna uang
§ Untuk meningkatkan peredaran dan lalu
lintas uang
§ Untuk meningkatkan daya guna barang
§ Meningkatkan peredaran barang
§ Sebagai alat stabilitas ekonomi
§ Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
§ Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
§ Untuk meningkatkan hubungan internasional.
Jenis-jenis kredit yaitu sebagai berikut :
§ Kredit Investasi merupakan kredit yang
diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal.
Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu
diatas 1 tahun. Contoh : jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik
atau membeli peralatan pabrik seperti mesin.
§ Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang
digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu
pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Contoh : jenis kredit ini adalah untuk
membeli bahan baku, menbayar gaji karyawan, dan modal kerja lainnya.
§ Kredit Perdagangan merupakan kredit yang
diberikan kepa da para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau membesar kegiatan
perdagangannya. Contoh : jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli barang
dagangan yang diberikan kepada para supplier.
§ Kredit Produktif merupakan kredit yang
bisa berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Kredit ini diberikan
untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil
usaha yang dibiayai.
§ Kredit Konsumtif merupakan kredit yang
digunakan untuk keperluan pribadi, seperti keperlluan konsumsi, baik berupa
sandang, pangan dan papan. Contoh : jenis kredit ini adalah kredit kendaraan
bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.
§ Kredit Profesi merupakan kredit yang
diberikan kepada kalangan profesional, seperti dosen, dokter, atau pengacara.
Perbankan biasanya dilakukan dengan cadangan
pecahan. Cadangan adalah saham uang. Ada pecahan karena hanya sebagian kecil
dari deposito yang disimpan oleh bank, sisanya sedang dipinjamkan. Sehingga
bank dapat memperluas jumlah uang yang beredar di luar basis kas. Misalnya
menabung $ 100 di bank, cadangannya adalah 10%, bank hanya menabung $ 10 di
bank dan meminjam $ 90 ke bank lain. Ini angka yang tidak mungkin bagi semua
deposan untuk datang dan menuntut semua uang mereka. Uang seharga $ 90 dipinjamkan
dan akan disimpan di beberapa bank yang pada gilirannya membuat $ 9 dan meminjamnya
keluar $ 81. Hal ini berjalan secara terus menerus sampai keluar dari aslinya
yaitu $ 100, kita sekarang memiliki $ 1.000 deposito yang dibuat dari semua
pinjaman jika tidak ada uang yang lain yang
dijadikan sebagai uang tunai. Biasanya bank sentral yang mengatur persyaratan
cadangan bagi bank-bank negara.
B. Jenis-jenis Bank
Adapun
jenis perbankan jika ditinjau dari berbagai segi antara lain:[6]
1. Dilihat dari Segi Fungsinya
Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah
sebagai berikut:
a. Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang
diberikan adalah umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang
ada.
b. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) merupakan
bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip
syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika
dibandingkan dengan kegiatan atau jasa umum.
2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya
Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah
sebagai berikut:
a. Bank milik pemerintah merupakan bank yang
akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimilki oleh Pemerintah
Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
b. Bank milik swasta nasional merupakan bank
yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swsta nasional.
Kemudian akte pendiriannya dimiliki oleh swasta, begitu pula dengan pembagian
keuntungannya untuk keuntungan swasta.
c. Bank milik koperasi merupakan bank yang
kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
d. Bank milik asing merupakan cabang dari
bank yang ada dimluar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing.
Kepemilikannya jelas hanya dimilki oleh pihak asang (luar negeri).
e. Bank milik canpuran merupakan bank yang
dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara
mayoritas dipegang oleh warga Indonesia.
3. Dilihat dari Segi Status
Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:
a. Bank devisa merupakan bank yang dapat
melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang
asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, pembukuan dan
pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi
bank devisa ini ditemukan oleh Bank Indonesia.
b. Bank non devisa merupakan bank yang belum
mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak
dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Transaksi ini masih
dilakukan dalam batas-batas negara.
4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga
Jenis
bank yang dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga
jual maupun harga beli dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
(barat)
Dalam mencari
keuntungan atau menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan
prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:
·
Menetapkan
bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun
deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan
berdasarkan tingkat suku bunga. Penentuan harga ini dikenal dengan spread
based.
·
Untuk
jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau
menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem
pengenaan ini dikenal dengan fee based.
b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah
(islam)
Dalam menentukan harga atau
mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu sebagai
berikut:
·
Pembiayaan
berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
·
Pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
·
Prinsip
jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
·
Pembiayaan
barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
·
Dengan
adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank
oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)
Sedangkan penentuan biaya lainnya berdasarkan prinsip syariah juga sesuai
dengan syariat islam. Sumber penentuan harga berdasarkan pada hukum Al-quran
dan sunah. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga
produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah
bunga dinamakan riba.
C. Pengertian Bank Sentral
Bank sentral telah memperluas basis moneter,
dimana bank kemudian memperluas secara lebih melalui pinjaman. Selain itu,
selama resesi, banyak peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka.
Kemudian banyak bank gagal, karena deposan tidak bisa mendapatkan uang mereka
kembali.
Menurut Muh. Abdul Halim dalam bukunya, bank
sentral adalah sebuah badan keuangan (yang pada umumnya dimiliki pemerintah)
yang diserahi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan
badan-badan keuangan dan untuk menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan itu
akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil.[7]
Tujuan bank sentral yaitu sebagai berikut :[8]
§ Untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bank
umum dan badan keuangan lainnya.
§ Tujuan jangka pendek untuk melancarkan
proses pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.
§ Tujuan jangka panjang untuk melancarkan
proses pertumbuhan dan mengusahakan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi
yang lalu.
Bank sentral memegang monopoli pemasokan uang.
Oleh karena itu, bank sentral memiliki tanggung jawab untuk menentukan dan
mengendalikan tingkat peredaran uang. Namun dalam praktiknya tidak ada masalah
bagaimana bank sentral menjalankan tanggung jawab tersebut. Peran bank sentral
yang terus meningkat dalam manejemen moneter bertolak dari pandangan klasik bahwa uang bisa lepas kendali, sebagaimana
dikemukakan oleh J.S. Mill (1848). Peran penting bank sentral pada masa
sebelumnya belum terlalu diperhatikan sehingga banyak negara bank sentral
seolah-olah merupakan cabang dari kementerian keuangan. Sebagian ekonom, bank
sentral dipandang tidak mungkin menjalankan fungsi yang diharapkaanya itu
secara memadai sehingga di sejumlah negara bank sentral justru menyebabkan
kemelut moneter. Pada intinya sebuah bank sentral dipandang bertanggung jawab
memelihara stabilitas moneter atau hanya melalui penyesuaian tingkat penawaran
uang.[9]
Dalam era pembangunan, perbankan memegang peranan
yang amat penting sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan. Dalam
lembaga keuangan, bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu,
pengaturan gerak langkah perbankan sangat erat kaitannya dengan kebijaksanaan
moneter pemerintah sebagaimana eratnya
kaitan antara uang dan bank. Pengaturan arus uang dari dan ke masyarakat, harus
diselenggarakan secara teratur dan berencana serta diarahkan bagi kesejahteraan
masyarakat.
Pengelolaan moneter di Indonesia dipimpin oleh
Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan dan anggotanya Menteri Perdagangan
dan Gubernur Bank Sentral. Sebagai anggota Dewan Moneter, Bank Sentral diserahi
tugas untuk membina bank-bank, mengatur peredaran uang dan menjalankan operasi
moneter. Oleh karena itu, bank sentral adalah pelaksana dari kebijaksanaan
moneter pemerintah yang ditetapkan oleh dewan moneter.
Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia,
yang diatur menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 1968. Sebagaimana Bank Sental,
Bank Indonesia diserahi tugas untuk mengatur jumlah peredaran uang di Indonesia
sehingga dalam tugas ini Bank Indonesia bertindak sebagai Bank Sirkulasi yang
memegang hak oktrooi, yaitu hak untuk mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang
sah di Indonesia. Sebagai bukti, bisa kita perhatikan bahwa semua uang yang
beredar adalah uang bank.[10]
Dalam bank bebas, bank dapat didirikan tanpa harus
bergabung dengan federal reserve atau sistem bank sentral, dan mereka
dapat mengeluarkan uang kertas mereka sendiri. Tidak ada pembatasan suku bunga
atau perpanjangan kredit, asalkan tidak ada penipuan. Bank dapat membentuk
cabang di mana saja, membuat perbankan lebih mudah diakses dan efisien. Dengan
adanya bank bebas dan pasar secara murni dan bebas uang, jumlah uang beredar
secara mengembang dengan produksi permintaan terhadap uang, tetapi tidak lebih sehingga
pasokan uang yang stabil, tanpa inflasi harga.
Dalam pengertian yang lebih luas, gagasan
perbankan bebas (free banking) sejalan dengan argumen perdagangan bebas
(free trade). Sejalan dengan aliran pemikiran tradisional dalam ilmu
ekonomi internasional yang menyatakan bahwa perdagangan bebas dan kompetisi tak
terbatas merupakan hal terbaik bagi sebuah perkonomian, maka dinyatakan pula
bahwa industri perbankan juga sebaiknya dibebaskan dari segala bentuk campur
tangan, regulasi atau pengawasan dari pihak manapun. Oleh karena itu, dalam
sistem perbankan bebas, bank sentral memang tidak dibutuhkan.[11]
Dalam perekonomian bebas, bank pemerintah dapat
beroperasi, tetapi tidak dipaksakan dengan kekerasan terhadap perekonomian. Ini
bisa menyediakan layanan seperti kliring cek (surat berharga seperti cek) dan
penyediaan mata uang dalam persaingan dengan lembaga-lembaga yang lain. Ketika
semua orang memiliki kebebasan untuk menggunakan mata uang dari pilihan mereka,
dan ketika ada kompetisi dihalangi antara lembaga keuangan, maka ekonomi akan
cenderung memiliki mata uang yang stabil, kredit untuk peminjam yang
bertanggung jawab, dan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh keinginan dan
kebutuhan perusahaan.
Kebebasan berekonomi dibedakan menjadi dua hal,
yaitu :
§ Kebebasan eksitensial yang berkaitan
dengan kemampuan seseorang untuk menentukan tindakan sendiri yang terfokus pada
penentuan untuk apa dan bukan apa. Kebebesan ini berwujud yang positif dan
dilakukane secara sengaja.
§ Kebebasan sosial yang menekankan kebebasan
dari apa atau siapa. Kebebasan yang berwujud negatif karena seseorang dikatakan
bebas apabila kemungkinan-kemungkinannya bertindak tidak dibatasi oleh orang
lain.
Kebebasan dalam ekonomi islam dapat
dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut :
§ Kebebasan dalam berinteraksi
§ Kebebasan dalam berproduksi
§ Kebebasan dalam berbelanja, memiliki dan
mengkonsumsi
§ Kebebasan dalam memilih, melanjutkan atau
membatalkan dalam transaksi
§ Kebebasan dalam menentukan harga dan
barang.[12]
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan
usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kenbali dana
tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian harga.
Jenis-jenis bank bisa dilihat dari beberapa segi
yaitu dari segi fungsinya, dari segi kepemilikannya, dari segi status, dan juga
bisa dilihat dari segi cara menentukan harganya.
Bank sentral adalah sebuah badan keuangan (yang
pada umumnya dimiliki pemerintah) yang diserahi tanggung jawab untuk mengatur
dan mengawasi kestabilan kegiatan badan-badan keuangan dan untuk menjamin agar
kegiatan badan-badan keuangan itu akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi
yang tinggi dan stabil.
B. Saran
Dalam
penulisan makalah ini diharapkan pembaca mampu untuk bisa mengetahui tentang bank dan ruang lingkup di dalamnya dan juga mampu
untuk menerapkan dalam kegiatan
perbankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
DAFTAR
PUSTAKA
Ismail, Perbankan
Syariah, Jakarta: Kencana, 2011.
Kasmir, Dasar-dasar
Perbankan, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
Halim, Muh. Abdul,
Teori Ekonomika, Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.
Hossain, Akhand
Akhhtar, Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia Pasifik, Jakarta:
Rajawali Press, 2010.
Nawawi, Ismail, Ekonomi
Kelembagaan Syariah Wacana dan Realitas, Surabaya: CV. Putra Media
Nusantara, 2009.
Supriyono, Maryanto, Buku Pintar
Perbankan, Yogyakarta: ANDI, 2011.
Sinungan, Muchdarsyah, Uang
dan Bank, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
[1] Ismail, Perbankan Syariah,
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm., 30.
[2] Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta:
Rajawali Press, 2014), hlm., 3.
[3] Muh. Abdul Halim, Teori Ekonomika,
(Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), hlm., 123.
[4] Kasmir, Pemasaran ..., hlm., 10.
[5] Ibid., hlm., 113.
[6] Ibid., hlm., 20.
[7] Muh. Abdul Halim, Teori ..., hlm.,128.
[8] Ibid, hlm., 129.
[9] Akhand Akhhtar Hossain, Bank Sentral
dan Kebijakan Moneter di Asia Pasifik, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),
hlm., 5.
[10] Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.,150-151.
[11] Akhand Akhhtar Hossain, Bank ..., hlm., 32.
[12] Ismail Nawawi, Ekonomi Kelembagaan
Syariah Wacana dan Realitas, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009),
hlm., 23-24.